Undang Undang Pemerintahan Daerah Terbaru

Undang Undang Pemerintahan Daerah Terbaru. PDF fileperlu membentuk UndangUndang tentang Pemerintahan Daerah Mengingat Pasal 1 Pasal 4 Pasal 5 ayat (1) Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) Pasal 18 Pasal 18A Pasal 18B Pasal 20 Pasal 22D ayat (2) dan Pasal 23E ayat (2) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan.

Undang Undang No 23 Tahun 2014 Mengatur Tentang Pembagian Wilayah Negara Kekuasaan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Kewenangan Daerah Provinsi Di Laut Dan Daerah Provinsi Yang Berciri Kepulauan Penataan Daerah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Perangkat Daerah Perda Dan Perkada BUMD Pelayanan Publik Kawasan Khusus Dan.

UU 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Jogloabang

penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undangundang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota menjadi undangundang menjadi undangundang 12 uu no 7 tahun 2020.

peraturan

UndangUndang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) Disahkan Jenis pajak daerah yang sebelumnya 16 jenis menjadi 14 jenis sedangkan retribusi daerah yang sebelumnya 32 jenis menjadi 18 jenis Perlu dicatat! Meskipun terdapat penyederhanaan jenis PDRD hal tersebut tidak mengurangi jumlah PDRD yang akan.

Kewenangan Pemerintah Daerah Menurut UndangUndang

Konsep dasar mengenai bentuk pemerintahan di IKN harus menjadi perhatian serius pembentuk UU Sebab baru kali ini ada pemerintahan daerah khusus yang tidak memiliki representasi politik lokal melalui lembaga legislatif JAKARTA KOMPAS — Pembentuk undangundang diharapkan mampu menghadirkan.